TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Warga komplek perumahan Graha Walantaka, Kota Serang, keluhkan kinerja Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Cikokol prihal sertifikat rumah mereka yang belum tersampaikan.

Oleh karena itu, warga Graha Walantaka bernama Hamidi Kosasih, HR Suhendar, Asep Saprudin, Haryanto, yang didampingi oleh ketua RT.21/RW.05, Talbini, mendatangi Pos Bantuan Hukum Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (POSBAKUM KANNI), dan LSM GARUK KKN guna menguasakan kepengurusan sertifikat rumah mereka, Kamis (10/6/21) lalu.

“Kedatangan Warga ke kantor Kami untuk memberikan kuasa penuh dalam persoalan mereka yang selama ini belum ada titik terangnya, Alhamdulillah Pembuatan Berita Acara Khusus (BAK), dokumen-dokumen pendukung dan pembuatan Surat Kuasa Khusus (SKH) sudah selesai, namun akan kami pelajari dulu, yang mana perkara perdata dan yang mana pidana, kalau ada yang masuk keunsur-unsur perkara Pidana, langsung akan kami LP kan, tolong media Faktakhatulistiwa.com pantau dan kawal berita ini, kita jadikan hukum sebagai panglima tertinggi,” ungkap Ketua pelaksana harian bidang advokasi dan bantuan hukum Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI), Agus Syahrul Rizal yang juga selaku Ketua Umum LSM Garuk KKN bersama kuasa hukumnya Muhammad Yasin, SH.,MH, dan Sekretaris Eksekutif Madya Abdurrahman pimpinan daerah Provinsi Banten.

Dilain sisi, Ketua RT.21 Talbini mengungkapkan bahwa masih banyak warganya yang belum menerima sertifikat rumah yang mana cicilannya sudah dilunasi.

“Warga Saya masih banyak yang belum menerima Sertifikat Rumah sedangkan cicilan sudah lunas, salah satunya Suwardi yang di blok J.7 nomor 6 yang sampai saat ini belum juga menerima Sertifikat sedangkan cicilan sudah lunas,” ucapnya.

“Memang sudah ada warga Saya yang menerima Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) namun mau dibuat Peningkatan Hak (PH) Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak bisa dikarenakan ada hak tanggungan Bank BTN,” tambah Talbini sambil memperlihatkan salah satu Sertifikat yang ada di dalamnya tertulis “Surat Ijin splitzing dari PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Kantor cabang Tangerang No.117/TGR.UT/LA/VIII/2008 Tgl. 21-08-2008.

Dalam Sertifikat tertulis jelas bahwa, HAK TANGUNGAN PERTAMA NO : 133, sebesar Rp. 349.000.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah),- Akta Tgl. 2 April 2001 No : 398/2001 Ny. SUBANDIYAH AMMAR ASOP, SH. PPAT/Notaris untuk wilayah semua kecamatan yang ada di Kabupaten Dati II Serang. Beserta HGB No. 1 dan 4 Ds. Pengampelan. 301.III No : 220. Tgl. 16-04-2001. No. 219. Tgl. 23-04-2001.

“Dikarenakan adanya tulisan tersebut, Masyarakat tidak bisa membuat Peningkatan Hak (PH) dari Sertifikat HGB menjadi Sertifikat SHM,” dengan nada kecewa Talbini menceritakan.

Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikokol Tangerang saat dikonfirmasi oleh LSM Garuk KKN dan KANNI dikantornya pada hari Jum’at,11 Juni 2021, melalui Bidang kredit Npen Unit, Ponco mengatakan pihaknya hanya bertugas menagih kepada pihak pengembang.

“Tugas kami sehari-harinya menagih-nagih terus ke pengembang, menagih sertifikat, jadi paling tidak mengetahui Developer yang sudah raib. Saya bertugas menagih sertifikat,” ungkap Ponco.

Saat dipertanyakan terkait bagaimana konsumen yang sudah lunas namun belum mendapatkan haknya.

“Itu memang tugas kami juga, mengejar-ngejar pengembang. Kami sebagai Bank mengejar posisi-posisi Sertifikat,” tegas Ponco.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *