SERANG, Faktakhatulistiwa.com – Lebih dari 100 orang para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di DPRD Provinsi Banten diyakini tidak menerima Honor atau Gaji. Hal itu membuat para Non PNS/TKS terpaksa harus gigit jari dengan perlakuan ini.

Besaran honor Non PNS/ TKS di Provinsi Banten adalah Rp900.000 per bulan untuk lulusan SLTA, Rp1,5 juta untuk lulusan S1, dan Rp2,250 juta untuk S2.

Seperti yang dituturkan oleh perwakilan dari TKS di DPRD Banten kepada Wartawan, bahwa ia kecewa dengan perlakuan ini, menurutnya sekira 167 orang dibawah 50% tidak digaji, hal itu yang membuat para TKS bertanya-tanya, apakah karena banyaknya pegawai TKS baru, sebab TKS di DPRD Banten semakin bertambah, entah melalui siapa masuknya.

“Saya cuma berharap agar gaji/honor bulan september 2021 ini dibayarkan, walaupun hanya setengahnya, sebab itu hak kami, sekitar 167 TKS yang di bawah 50% semua tidak di gajih, sedangkan kami meminta hasil print out absen namun tidak bisa menunjukan,” papar TKS yang enggan disebutkan namanya ini.

Sementara Sekretaris DPRD Banten (Sekwan) Deden Apriandhi saat dikonfirmasi mengatakan, untuk hal itu silahkan hubungi Kabag Umum dan dan Kabag kepegawaian.

“Mengenai hak itu, silahkan hubungi langsung saja ke Kabag umum dan Kepegawaian, Pak Baehaki dan Pak Emboy,” ujarnya.

Kemudian, ketika dikonfirmasi ke Kabag Umum di DPRD Banten, Baehaki saat itu tidak ada di ruang kerjanya, bahkan saat dihubungi melalui telepon selularnya pun dirinya tidak merespon.

“Ia tidak ada ditempat, (menurut stafnya -red) pagi ini belum terlihat,” menurut keterangan seorang staf kerjanya.

“Maaf pak dari pagi saya belum ngelihat pak Baehaki,” akunya

Ditempat yang berbeda, Kabag Kepegawaian di DPRD Banten, Emboy membenarkan adanya ratusan TKS yang tidak menerima gaji. Ia mengatakan bahwa hal ini sengaja di lakukan untuk memberikan shock teraphy agar kedepan kinerjanya lebih ditingkatkan lagi.

Menurut Emboy semua yang tidak di gajih itu karena tidak masuk kerja dan terbukti dari list absen, dibawah 50% tidak diberikan gaji/honor.

“Ya hal ini sebagai langkah untuk menertibkan para pegawai di lingkungan DPRD Banten, agar pegawai semua kerja dengan maksimal, intinya jangan kerja berleha-leha, masa tidak kerja mau di gaji, kan enak benar ya, saya juga mau kalau begitu mah, tidak kerja tapi di gaji, mengenai anggaran gaji yang tidak di berikan itu, anggaranya dikembalikan lagi ke kas Daerah,” ujar Emboy saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (28/09/21).

Perlu diketahui bahwa, Gubernur Banten sudah melarang OPD untuk mengangkat TKS baru sejak tahun 2018.

Praktiknya, larangan itu tidak dipatuhi. Setiap pejabat baru selalu ada penambahan TKS dengan alasan untuk mengkafer kegiatan. (Ampera Situmeang)

follow and like us:
Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan