Faktakhatulistiwa.com – Reforma Agraria yang berada di Negara Indonesia tak kunjung diselesaikan, bahkan 2 periode kepemimpinan Jokowi belum menjadi program prioritas dan bahkan tidak memihak kepada rakyat miskin. Bahkan dalam sejarah, konflik agraria selalu dimenangkan oleh perusahaan kaum kapital atau bahkan pemilik modal.

Data Komnas HAM, berdasarkan sektor, konflik agraria di Indonesia, menempati posisi tertinggi sektor perkebunan 53 kasus, diikuti 14 kasus sektor kehutanan dan 11 kasus pertambangan.

Penyebab utama konflik agraria, antara lain pengakuan dan perlindungan minim atas hak entitas masyarakat, perampasan dan penyerobotan lahan sewenang-wenang, dan sengketa tapal batas. Juga, ketidakpastian dan diskriminasi hukum, di mana banyak masyarakat kecil tak terlalu mengetahui hukum hingga mudah kalah. Tak hanya itu, penyerapan aspirasi, partisipasi, sosialisasi kepada masyarakat dalam sebuah proyek atau investasi juga minim membuat masyarakat terpingirkan.

Reforma Agraria Hanya Sebatas Seremonial

Reforma agraria yang dilakukan pemerintah selama empat tahun ini masih sebatas sertifikasi tanah yang tidak bermasalah atau “clean and clear”.

Sertifikasi ini memang penting sebagai kekuatan hukum, namun sertifikasi sudah menjadi hak bagi warga negara yang sudah memiliki tanah.

Namun demikian, reforma agraria belum memberikan keadilan bagi mayoritas penduduk, seperti petani, nelayan, masyarakat adat yang mengalami konflik agraria.

Penyebab utama tingginya angka konflik agraria disebabkan pemberian izin-izin konsesi skala besar tersebut kepada perusahan-perusahaan negara maupun swasta.

Pemerintah Jangan Tutup Mata

Salah satu tujuan pokok reforma agraria adalah menyelesaikan konflik agraria yang bukan saja persoalan sengketa tanah biasa, melainkan situasi yang merupakan warisan masa lalu atau pun kebijakan pemerintahan saat ini.

Reforma agraria seharusnya diprioritaskan bagi petani, nelayan tradisional, masyarakat adat yang selama ini mengalami ketidakadilan dan konflik berkepanjangan.

Penulis : Indah Ikawati, Ilmu Pemerintahan, Universitas Yuppentek Indonesia
Editor/Publish : Agus Priyono Faktakhatulistiwa.com

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.