SERANG, Faktakhatulistiwa.com – Sebanyak 167 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di DPRD Banten tidak menerima gaji atau honor. Hal itu dikarenakan para TKS tersebut dianggap tidak bekerja.

Menurut catatan dari absensinya, para pegawai Non PNS itu dikatakan kurang dari 50% tidak bekerja. Hal itu dikatakan Emboy Iskandar selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian di lingkungan DPRD Banten kepada media diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu.

“Pegawai Non PNS/TKS yang tidak di gaji itu karena mereka (pegawai TKS -red) tidak bekerja, hal itu dibuktikan dari absen,” katanya.

Sementara, Kepala Bagian Umum di DPRD Banten, Baehaki saat hendak dikonfirmasi diruang kerjanya, sulit ditemui. Menurut pegawai setempat ia memang jarang ada diruangannya.

“Tidak ada pak, pak Baehaki mah emang jarang ada diruangannya,” tutur pegawai kepada awak media.

Oleh karena itu, Ombudsman perwakilan Banten akhirnya angkat bicara.

Kepala Keasistenan Ombudsman Banten, Zaenal Muttaqin mengatakan, hal ini menegaskan perlunya beberapa pembenahan dalam rekrutmen dan tata kelola TKS oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Pertama, kata dia, implementasi transparansi dan akuntabilitas rekrutmen TKS, terutama integritas, kinerja, rekam jejak serta kompetensi yang betul-betul bisa mendukung kinerja DPRD.

“Perlunya beberapa pembenahan dalam rekruitmen para TKS di DPRD Banten. Rekruitmen, dan akuntabilitas TKS ini sangat penting karena harus yang betul-betul bisa mendukung kinerja DPRD. Ini penting, karena DPRD menggunakan angggaran negara,” jelasnya, Rabu (29/09/21).

Dalam hal tata kelola, masih kata Zaenal, perlu diperjelas dengan tegas ketentuan mengenai manajemen kepegawaian yang meliputi hak dan kewajiban bagi TKS. Tidak hanya sebagai instrumen kontrol kinerja bagi DPRD, namun juga jaminan bagi para pegawai agar hak-haknya tidak gampang tercederai.

Manajemen kepegawaian dibuatkan sistem yang memungkinkan DPRD maupun pegawai memiliki dasar yang solid untuk memberikan maupun menuntuk hal-hal terkait hak dan kewajiban. Baik yang dituangkan secara hitam di atas putih, maupun bukti dokumen atau elektronik pendukung lainnya.

Jangankan TKS, tata kelola kepegawaian ini pun berlaku bagi para ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

“Dalam kasus ini, misalnya, 167 pegawai tidak memperoleh gaji atau honor karena tidak memenuhi kewajibannya harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh sekretariat. Jika pegawai terbukti melanggar, konsekuensi wajib diterapkan sesuai ketentuan. Namun, bagi pegawai yang sudah memenuhi kewajibannya, tentu Sekretariat DPRD juga wajib memberikan haknya. Jika tidak, maka hal tersebut masuk ke dalam bentuk mall administrasi,” tegasnya. (Ampera Situmeang)

follow and like us:
Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan