NEWS TICKER

Penyidikan Berlarut-larut, Hukum Tidak Mencermin keadilan

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 12:03 am
Reporter: SEP
Posted by: Indra Rubadi
Dibaca: 373
Praperadilan di PN Tangerang, foto istimewa Faktakhatulistiwa.com

KOTA TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Sidang perkara Praperadilan antara Termohon ahli waris yang di kuasakan Willy Sidarta SH, melawan termohon 1, Penyidik Polres Metro Tangerang Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang memasuki pembuktian dan saksi Termohon, Jum,at 23 Oktober 2020.

Hakim Tunggal Gatot Mawardi, SH menerima berkas dari Pemohon di berhentikanya Penyidikan atas Laporan Souw Tjeng Sin almarhum atas tindak pidana yang dilakukan Wilson Tambunan pada tahun 2002.

Saksi ahli Doktor Kandidat Basuki, SH, MH Mantan Penyidik Bareskrim Mabes Polri pernah menjadi penyidik Propam divisi hukum 15 tahun menjadi Penyidik di Mega Mendung mengurah masalah penghentian perkara yang di anggap belum lengkap.

“Penghentian perkara atau biasa disebut SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan -red) bisa di lanjutkan lagi kalau di temukan bukti lain,” ujar mantan Petinggi Kepolisian ini memaparkan di ruang sidang.

Mengenai formil administrasi penyidik harus tunduk dengan kode etik ahli, tentang Tanda Tangan yang sudah di Labkrim (Laboratorium Kriminal -red) proses pembuktian tentang ada atau tidak adanya tentang pemalsuan Tanda Tangan, Identik atau non identik. Klau memang non identik penyidik wajib meneruskan penyelidikannya, kalau non identik bisa berkesudahan bisa di lanjutkan penyidikan terhadap perkara tersebut, kalau ada saksi bukti ahli maka penyidik wajib melanjutkan perkara tersebut,” ujar Basuki.

Sedangkan saksi ahli Profesor Mudzakir, SH, MH dalam keterangan sebagai ahli hukum pidana mengatakan,

“Seharusnya perkara ini tidak kadaluwarsa, karna penyidik itu merupakan bagian dari penuntutan, pada saat di lakukanya penyidikan dengan di terbitkanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) oleh penyidik yang di tembuskan ke Kejaksaan maka perhitungan kadaluwarsa penuntutan menjadi terhenti sesuai pasal 80 ayat (1) KUHP pidana,” paparnya Mudzakir.

“Pasal 80 KUHP di tafsirkan secara historis dan kontekstual, apabila di tafsirkan secara tekstual dengan proses penyidikan berlarut larut sampai belasan tahun maka korban akan kehilangan haknya, s<span;>ehingga hukum tidak mencerminkan ke adilan,” tandasnya.

Intinya penyidik mengganggap perkara ini sudah tidak dapat lagi dilanjutkan penuntutan karna penyidik menghitung perkara dari tahun 1997 sudah melampaui batas waktu 12 tahun sesuai pasal 78 ayat (3)  KUHP,” kata profesor mudzakir.

Menurut Pince Hariman, SH yang sedang menyelesaikan S.2 nya,

“SP3 atau Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara, Penyidik boleh memberhentikan Penyidikannya kalau Jaksa Penuntut Umum (JPU) minta kelengkapan berkas, kalau penyidik tidak mampu melengkapi berkas, sudah pastinya penyidikan  diberhentikan atau SP3, ketika ada barang bukti baru yang di temukan, Penyidik boleh membuka lagi dan meneruskan penyidikannya, apalagi kalau kasus seperti ini hanya Pemalsuan atau Memalsukan sudah pastinya di Labkrim oleh Penyidik, tinggal hasilnya identik atau non identik,  Kalau non berarti penyidik harus menyelesaikan Berkas Perkara Penyidikan dan di tingkatkan ke Penuntutan,” ujar Pince Hariman.

Willy Sidarta SH mengatakan,

“Kami dari Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, sedangkan Termohon dari Penyidik Kepolisian maupun Penuntut Umum Kejaksaan tidak mengajukan apa-apa, Kami hadirkan 2 Saksi ahli Mantan Penyidik Mabes Polri, Beliau yang mengetahuinya Permohonan masalah sah tidaknya laporan polisi yang di SP3 kan,” ucap Willy Sidarta.

“Udah ada hasil Lab. dari Reskrim ternyata perkara sudah di anggap kadaluwarsa oleh Penuntut Umum, Kami selaku Kuasa Hukum terdakwa juga punya yuris prodensi untuk hakim sebagai bukti petunjuk mengambil putusan perkara ini, Kami beri contoh di Bali ada perkara seperti ini dan hasilnya Hakim memerintahkan supaya Penyidik melanjutkan penyidikannya, contoh ke-2, Penyidik Polsek Serpong juga pernah menghentikan Perkara Penyidikan SP3, setelah Praperadilan di Pengadilan Tangerang ini pun Hakim memerintahkan supaya Penyidik melanjutkan Perkaranya dan hasilnya perkara sidang dan ada putusan pidananya,” jelas Willy.

“Dari contoh semua perkara yang di SP3 kan, Penyidik setelah ada putusan Hakim t<span;>ernyata Praperadilan di kabulkan, hak supaya perkaranya di kabulkan dan di periksa sampai ada putusan Pidananya,” tegas Willy.

© 2020 Fakta Khatulistiwa. All Rights Reserved.