NEWS TICKER

Penyerahan Hasil Mediasi Yang Tidak Jelas, Terkait Hak Pegawai Unis

Selasa, 14 Juli 2020 | 4:16 pm
Reporter: Redaksi
Posted by: Indra Rubadi
Dibaca: 285
Iqbal Fadilah Koordinator FAKTA, Foto istimewa Faktakhatulistiwa.com

KOTA TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Kantor Hukum Zainal Febriayanto.SH dan Rekan menyerahkan hasil mediasi kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Mengenai menyelesaian hak pegawai unis yang belum ada kejelasan.

Dalam musyawarah yang dilaksanakan pada hari jumat 10 Juli 2020, berlokasi di ruang pertemuan Unis tersebut yang dihadiri oleh dua kuasa hukum yaitu Zainal Febriyanto SH, Syukron Nur Arifin SH, Sumardi SH.MH, Dadi Waluyo SH serta perwakilan dari pihak Yayasan Unis Bpak, Agus Suherman.

“Hasil klarifikasi dari pihak pekerja dan pengusaha, dari pihak pekerja menuntut, Hak pesangon, gaji dibawah UMK, Pemotongan gajidan uang koperasi pegawai yang belum diselesaikan, namun tuntutan tersebut kuasa hukum Unis berdalih mengenai data usia yang tidak sesuai antara data pengusaha dan pekerja sehingga terjadi deadlock dalam pertemuan tersebut,” papar Syukron Nur Arifin, SH.

Padahal perkerja berinisial S sudah mengantongi SK Pensiun yang diberikan dan ditandatangani oleh Pimpinan Yayasan Unis bernama Hudaya Latuconsina sekaligus (mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada tahun 2014-2016).

“Dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa Batas Usia Pensiun (BUP) untuk pekerja sektor swasta, selama ini ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan masa pensiun menurut Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan. Pada umumnya batas usia pensiun normal adalah 55 – 60 tahun,” tambah Syukron.

“Seharusnya pihak pengusaha mendaftarkan para pekerjanya dalam Jaminan Hari Tua (JHT), namun fakta dilapangan tidak ada,” ungkap Zainal Febriayanto SH.

Iqbal Fadillah Kordinator Forum Aktivis Tangerang Raya (FAKTA) Mengatakan,

“dalam pelaksanaan proses hubungan kerja terdapat kewajiban yang harus dijalankan seperti memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja, mewujudkan Kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dari masa tua,” jelas Ibay (sapaan akrab Iqbal Fadilah -red).

“Sebagai pengusaha/yayasan wajib mengacu dan menerapkan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang harus dijalankan, Kami akan selalu mengawal kebijakan dan aturan pendidikan yang tidak mengedepankan azas UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kepada pegawai yang bekerja didalamnya,” tegas Ibay.

Laporan sudah kami sampaikan kepada Walikota Tangerang, Komisi II dan masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait, hingga berita ini ditayangkan.

© 2020 Fakta Khatulistiwa. All Rights Reserved.