TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang terus menunjukan komitmennya membela rakyat, Minggu (6/6/2021).

Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu melaunching Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Perjuangan Bersama.

Launching LBH ini bertepatan dengan kegiatan Sarasehan Pancasila bersama Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus yakni GMNI, HMI, PMII, Sapma PP, dan Hikmahbudhi, yang bertempat di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang. Kegiatan ini merupakan rangkaian Bulan Bung Karno tahun 2021.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, partainya fokus melakukan edukasi sekaligus advokasi tentang hukum kepada masyarakat miskin. Konsultasi hukum gratis ini menjadi upaya PDI Perjuangan hadir membela hak warga yang terlanggar secara konstitusi.

“Lembaga Badan hukum ini akan menjadi alat perjuangan bagi masyarakat miskin bersama PDI Perjuangan,” tegas Gatot.

Terkait sarasehan pancasila, Gatot yang juga Ketua DPRD Kota Tangerang ini mengungkapkan, bahwa pancasila harus menjadi gaya hidup bagi masyarakat Kota Tangerang yang penuh dengan keberagaman. Pancasila harus kokoh sebagai the living ideologi atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi pemersatu diantara sesama bangsa.

“Pelurusan sejarah pancasila juga merupakan agenda peringatan hari lahir pancasila 1 Juni, dengan meletakan Bung Karno sebagai penggali Pancasila,” ungkapnya.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, Suandi menambahkan, LBH Rumah Perjuangan Bersama dikomandoi oleh BBHAR (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat).

Hadirnya BBHAR yaitu untuk membantu masyarakat yang mencari keadilan baik secara litigasi maupun non- litigasi.

“Bantuan hukum atau jasa hukum yang diberikan oleh BBHAR secara cuma-cuma alias gratis kepada masyarakat kurang mampu. Perkara perkara yang ditangani yaitu contoh kasus pidana (litigasi) seperti penganiayaan, pencurian, narkotika, KDRT dan pelecehan seksual. Kemudian contoh kasus perdata seperti perceraian, PHK, wanprestasi dan lain-lain.

“Terkait dengan non litigasi yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, negoisasi, pendampingan dan legal drafting. Persyaratan pencari keadilan cukup membawa KTP, SKTM, surat permohonan dan dokumen terkait kasus atau perkara,” ungkapnya.

Mahasiswa Dorong Realisasi Pendidikan Wasbang di Kota Tangerang

Sarasehan Pancasila yang mengambil tema Aktualisasi Pancasila di Zaman Now berlangsung menarik. Diskusi yang dimoderatori Kepala Badiklat Uis Adi Dermawan bahwasanya mahasiswa mendorong realisasi pendidikan wawasan kebangsaan (wasbang) di Kota Tangerang.

Anggota DPR RI Dapil Banten 3, Ananta Wahana menuturkan, aktualisasi pancasila di zaman now atau zaman sekarang mengalami beberapa tantangan. Diperlukan pancasila sebagai mata pelajaran wajib dikalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa.

“Sekarang kegiatan bersama mahasiswa cipayung saya sangat apresiasi dan berharap Pancasila bukan hanya diucapkan tapi diimplementasikan atau diaktualisasikan disegala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Ananta.

Ketua DPC GMNI Kota Tangerang bahwa dinamisme pancasila sebagai sebuah ideologi murni telah diuji oleh perjalanan sejarah lewat proses dialektik yang panjang, dan pada realitanya penerapan pancasila dewasa ini semakin kabur.

“Kami (GMNI) sudah lakukan survey, faktanya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan pancasila masih sangat minim. Maka kami menganggap perlu adanya sebuah pendidikan wawasan kebangsaan yang dilakukan secara rutin oleh seluruh elemen masyarakat dengan semangat korektif demi mewujudkan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945,” ucap Bung Dede, sapaan akrabnya.

Lanjut Dede, pihaknya dari kelompok aliansi mahasiswa Cipayung plus telah sepakat untuk mendorong serius kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) di Kota Tangerang sesuai dengan amanat permendagri no.17 tahun 2012 tentang PWK.

Senada disampaikan Kanda Izat Jazuli, Ketua HMI Cabang Tangerang Raya. Menurut dia, wawasan kebangsaan ini merupakan hal yang paling penting dengan terus menggali butiran butiran pancasila untuk menumbuhkan nilai kebangsaan dan rasa nasionalis masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Tangerang.

“Maka dari itu kami yang tergabung dalam kelompok cipayung mendorong program PWK untuk masuk kedalam RAPBD perubahan Kota Tangerang agar program tersebut dapat terlealisasikan,” tegasny.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang menjelaskan, program wawasan kebangsaan sebetulnya sudah dianggarkan oleh salahsatu OPD Kota Tangerang. Namun demikian, adanya pandemi COVID 19 membuat dana yang sudah dianggarkan untuk kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan terkena rasionalisasi.

“Ya semoga ditahun depan bisa kembali dianggarkan karena kita sepakat pendidikan wawasan kebangsaan dan pancasila sangat penting untuk seluruh elemen masyarakat kota Tangerang,” tutupnya.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *