TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Surat keterangan Lurah Karang Sari terkait pengukuran, pengecekan dan permohonan penerbitan PBB oleh dinas BAPENDA atas sebidang tanah di Jl. Pembangunan III, RT. 005/05 disebut sekretaris Kecamatan Neglasari, Acep Suhardiman adalah hal yang lumrah.

Menurut Acep, kendati tidak dapat menunjukan kepemilikan atas sebidang tanah tersebut, siapapun dapat meminta kepada kelurahan surat keterangan serupa bila memang diperlukan.

“Itu kan sifatnya surat keterangan, permohonannya dikabulkan atau tidak nantinya yang memutuskan ya BPN bukan dikita, kita cuma sebatas menerbitkan surat keterangan,” jelas Acep. Sabtu (19/6/2021).

Menanggapi hal tersebut, Irwansyah penerima kuasa dari PT. Pratama Citra Matahari yang disebut-sebut memegang surat kepemilikan yang sah atas lahan tersebut mengaku dirugikan.

“Kemarin kita ke Lurah meminta surat pembatalan surat itu, karna lurah bilang tanah itu tanah PT Angkasa Pura, Permohonan Pembatalan Surat Keterangan itu ditolak dan tidak bisa dibatalkan,” tutur Irwansyah.

Menurutnya, yang menjadi pertanyaan mendasar jika memang benar sebidang tanah tersebut sedang dalam penguasaan PT. Angkasa Pura mengapa surat keterangan tersebut dapat diterbitkan.

“Sedangkan kita pemilik yang surat-suratnya ada ngga dikeluarin sama pak Lurah, jadi sekarang yang menjadi aneh Ibu Erni punya surat keterangan dari lurah, Kita yang sudah jelas memegang bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah tersebut ditolak,” tuturnya.

Atas kejadian tersebut, Ia mengaku akan menempuh jalur hukum atas penerbitan surat tersebut jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada itikad baik dari pihak kelurahan Karang Sari.

Untuk diketahui, Kantor Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang menerbitkan surat keterangan dengan No. 593/02- ket/2019 yang menerangkan bahwa Hj. Erni Harahap memohon kepada BPN untuk melakukan pengecekan dan pengukuran atas sebidang tanah.

Dalam surat tersebut, Pengecekan dan pengukuran atas sebidang tanah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kelengkapan peningkatan hak kepemilikan dengan bukti surat-surat yang dimiliki menjadi sertifikat.

Selain itu, dalam surat keterangan tersebut meminta kepada kepala kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang agar dapat diterbitkan PBB atas sebidang tanah tersebut.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *