TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Pemilik rumah yang beralamat Komplek Bangun Reksa Indah II, Blok L No.21, Kel. Pondok Pucung, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang pertanyakan tindak lanjut terhadap bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pemilik rumah, Rusmin mengungkapkan, setelah dilakukan penyegelan stiker oleh Satpol PP dan penandaan area atau titik pelanggaran bangunan tanpa IMB pada tanggal 4 Juni 2019 dan 10 Desember 2020 lalu. Hingga kini dirinya mempertanyakan kapan bangunan miliknya dilakukan pembongkaran.

Diungkapkannya, pelanggaran yang dijadikan dasar penyegelan dan pembongkaran dikenakan dengan sanski peraturan yakni :

  1. Perda No. 8 tahun 2018 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  2. Perda No. 17 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
  3. Perda No. 3 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
  4. Perda No. 6 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang wilayah Kota Tangerang.

“Pelanggaran yang telah terjadi sejak tahun 2010 telah merugikan saya selaku pemilik rumah baik secara materi maupun imateri. Karena pengawasan terhadap kegiatan dan pembangunan illegal yang dilakukan oleh penghuni tidak mendapat perhatian oleh Satpol PP pada saat itu,” kata Rusmin.

Oleh karena itu, dirinya melayangkan surat permohonan kepada Kasatpol PP Kota Tangerang agar dapat menindak lanjuti segera, dan menegakkan hukum
terhadap pelanggaran beberapa Perda.

“Dikarenakan semua dasar hukum sudah terpenuhi bahkan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang telah memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang untuk menindak lanjutinya,” jelas dia.

Untuk memperjelas dan menegaskan dasar hukum yang sudah terpenuhi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Tangerang. Bersamaan dengan surat permohonan tersebut, Rusmin pun melampirkan antara lain :

  • Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Pertama
  • Berita Acara hasil Peninjauan Lapangan Kedua
  • Surat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang kepada SATPOL PP
  • Surat disposisi KASAT POL PP Kota Tangerang kepada Kabid GAKUMDA untuk penindakan
  • Surat Pernyataan penghuni untuk mengosongkan dan keluar dari rumah pemilik

“Dalam hal untuk penindakan oleh SATPOL PP sesuai PERDA tersebut, saya sudah berkonsultasi dengan Kepolisian Resor Kota Tangerang (POLRES) agar KASATPOL PP membuat surat permohonan pendampingan untuk pembongkaran kepada KAPOLRES,”

“Surat itu saya buat untuk dimaklumi oleh Bapak KASAT, agar saya tidak mengalami kerugian lebih banyak lagi, akibat tanah dan bangunan milik saya, yang sampai hari ini belum dikembalikan kepada saya akibat penantian eksekusi yang terlalu lama,” pungkas Rusmin berharap. (Dra)

follow and like us:
Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan