TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Pasca digelarnya Muscab DPD Demokrat Provinsi Banten, pada 28 Maret 2022, para kandidat calon ketua DPC Kota/Kabupaten akan kembali ditetapkan di tingkat DPP di waktu yang akan datang.

Tak heran, dalam kontestasi perebutan kursi ketua DPC ini, ada saja rival yang saling menjatuhkan dengan isu-isu yang dimuat dalam media massa. Salahsatunya seperti yang ada dalam ranah DPC Demokrat Kota Tangerang.

Seperti diketahui, dalam pencalonannya, ada dua kandidat yang telah terdaftar sebagai calon, yakni H Baihaki yang telah mendapat 9 suara terbanyak dari rivalnya Asep Hidayat yang hanya mendapat 4 suara.

Menurut Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Tangerang, Dedy Fitriadi, dari sekian banyak isu miring yang beredar dalam momen kontestasi ini, itu tidak dibenarkan karena dalam massa kepemimpinan H Baihaki, DPC Kota Tangerang telah banyak melakukan kegiatan kemasyarakatan bahkan roda partai.

“Alhamdulillah kepemimpinan Baihaki ini kita sudah mempunyai kantor sendiri dan atas nama DPC Partai Demokrat Kota Tangerang, dan selain itu roda partai ini selalu berjalan, jadi kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa roda partai Demokrat Kota Tangerang ini tidak berjalan itu tidak benar,”

“Salahsatunya DPC Partai Demokrat Kota Tangerang ini salahsatunya yang mendaftarkan PAC dan Ranting sebagai BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah, BPJS Ketenagakerjaan ini meliputi tiga jaminan kecelakaan kerja, unlimited, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, dan hal ini harusnya diapresiasi dan sebagai contoh khusunya partai demokrat di tingkat cabang daerah, maupun pusat. Intinya memprotek temen-temen yang bekerja untuk partai Demokrat dan harus kita jaga, minimal mereka harus ada jaminan, dan jaminan hari tua mereka,” ungkap Dedy yang juga selaku anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang ini saat dijumpai dikediamanya, Senin (4/4/2022).

Dalam kontestasi ini, Dedy berharap, agar para kandidat dapat bersama-sama menjaga nama baik Partai Demokrat yang dapat dibuktikan melalui kinerja.

“Saya berharap prihal kontestan Muscab ini baik di Banten maupun wilayah lain, kita ini keluarga besar, jadi wajar saya di negara demokrasi ada dua atau tiga, jadi jangan saling menjelekan sesama partai, ayo buktikan dengan kinerja-kinerja kita, dan tidak perlu menjelekan, atau menzolimi salahsatu kandidat, karena baik kandidat A maupun B adalah sama-sama keluarga kita, dan kita harus berkewajiban bertanggungjawab menjaga Partai yang besar ini, ini rumah kita,” tegasnya.

Ia menegaskan, Partai berlogo mercy ini memiliki simbol yang telah diamanatkan oleh pendiri partai yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang harus dijaga.

“Kalo saya bersyukur saya pengurus dari nol, jadi saya memiliki rasa memiliki partai Demokrat ini dan sesuai juga panutan saya bapak SBY, berpolitik harus benar, cerdas, dan santun, itu adalah simbol sebenarnya untuk partai demokrat yang nasional-religius, yang tadi saya bicarakan bahwa kita ini memiliki rumah yang besar dan kita memiliki tanggung jawab bersama agar menjaga rumah ini,” terangnya.

“Kalau dari kontestan sendiri sudah saling menzholimi bagi saya berpolitiknya kurang baik, melanggar kode etik, karena sekali lagi janganlah menzholimi orang lain, karena dalam kehidupan ini pasti ada karma, kalau kita berbuat baik akan mendapatkan karma baik, tetapi kalau kita berbuat yang tidak baik suatu saat akan mendapatkan karma yang tidak baik,” lanjut Dedy.

Dedy pun berpesan, dalam kontestasi, para calon dapat menjaga kode etik partai, dan dapat menjaga elektabilitas para pendiri.

“Saya berharap kontestan dimanapun berada harus menjaga kode etik, harus menjaga marwah partai Demokrat ini, harus juga menjaga nama harum bapak SBY maupun ketua umum yang sekarang mas Agus Harimurti Yudhoyono, karena jangan sampai elktabilitas beliau yang sudah bagus dan milenial sudah mulai tergugah dengan politik mas AHY, jangan sampai karena satu kader akhirnya menjadi rancu,” imbuhnya.

Selanjutnya, dalam kontestasi yang sudah dilangsungkan di tingkat DPD Provinsi Banten, dengan sudah ditetapkannya jumlah suara, namun hal itu meski ditentukan lagi ke tingkat pusat, merupakan mekanisme dan PO (Peraturan Organisasi) yang baru.

“Kita mempunyai anggaran dasar rumah tangga maupun PO yang baru, mekanismenya harus memang seperti itu, beda dengan kepemimpinan era bapak SBY, dulu anggaran-anggaran dasar yang lalu maupun PO yang lalu siapapun calonnya walaupun dia memiliki suara terbanyak tapi dia kedapatan atau ada bukti bentuk money politik atau hal-hal yang pidana itu langsung di disk (diskualifikasi), tetapi kita sebagai pengurus partai apapun kebijakan dari pusat dan anggaran dasar rumah tangganya sudah berubah ya kita harus nurut, cuma saya berharap pusat pun harus obyektif jangan sampai hanya menerima isu isi yang tidak bertanggung jawab, sekali lagi saya berharap jangan sampai terjadi di tempat lain hal seperti ini, yang utama yang tadi saya bilang ini rumah kita, kita harus jaga semua itu,” pungkasnya. (Yud)

Editor : Yudha Faktakhatulistiwa.com

follow and like us:
Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan