NEWS TICKER

Jajaran Wakil DPRD Angkat Bicara Terkait Intake Lippo

Selasa, 12 Mei 2020 | 11:33 pm
Reporter: Redaksi
Posted by: Indra Rubadi
Dibaca: 536

KOTA TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, H.Turidi Susanto dan H.Kosasih angkat bicara terkait beroperasinya intake Lippo yang tidak memiliki berkas perijinan dari Dinas terkait yang ada di Kota Tangerang.

Mengetahui hal tersebut, H.Turidi Susanto menegaskan, bilamana benar berdirinya intake PT Villa Permata Cibodas tidak memiliki izin dan sempat disegel, dari Kota Tangerang sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP) Satpol PP harus membongkar.

“Saya kira harus melengkapi dokumennya dahulu jangan sampai bermasalah tidak punya izin tetapi tetap melakukan kegiatan, bahkan pihak Pol PP pernah menyegel intake tersebut pada 2017 lalu, namun hingga kini intake masih beroperasi dan plang segel sudah tidak ada, sesuai SOP (Standar Operasional Prosesur-red) meskinya kan dibongkar jangan disegel lagi” paparnya.

Dirinya pun menegaskan kepada pihak Satpol PP Kota Tangerang, untuk dapat bertindak tegas dalam mengambil langkah penegakan Perda.

“Saya kira satpol PP harus tegas dan kalau memang membahayakan dan merugikan lingkungan, langkah tegas dalam pengegakan Perda harus dilaksanakan” tambahnya.

Pada 2017 lalu, meskipun dalam pembangunannya, sempat dilakukan penyegelan dan Penyitaan oleh Bidang Gakumda Satpol PP Kota Tangerang, namun hingga saat ini intake tersebut tetap beroperasi dengan hanya mengantongi izin dari pusat.

“Ya harus di stop karena tidak boleh” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang H Kosasih. Foto Istimewa Faktakhatulistiwa.com

Dilain sisi, H. Kosasih pun juga turut berkomentar terkait viralnya pemberitaan polemik intake Lippo.

“intinya saya menyayangkan kalau intake lippo tidak memiliki ijin, tugas Dinas terkait PUPR dan Perijinan Kota Tangerang, terkait info lahan sengketa itukan baru sebatas info belum valid, bagi siapa saja yg ingin beriinvestasi atau membangun di Kota Tangerang terlebih dahulu harus mengurus ijinnya, perihal proses perijinan nanti ada kajian dari Dinas terkait PUPR dengan tata ruangnya, DLH dengan kajian lingkungan amdal dan lain sebagainya,” ujar Kosasih kepada Faktakhatulistiwa.com

© 2020 Fakta Khatulistiwa. All Rights Reserved.