BANTEN, Faktakhatulistiwa.com – Gubernur Banten H Wahidin Halim menanggapi pernyataan 20 pejabat eselon 3 dan 4 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten yang menyatakan mengundurkan diri.

Pernyataan para pejabat Dinkes Banten tersebut langsung dilakukan tindakan pemberhentian secara tidak hormat atau dipecat dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ya, mereka saya pecat karena melarikan diri dari tanggung jawab sehingga tidak layak lagi menjadi ASN. Mereka memang layak dipecat sebagai ASN,” ucap Wahidin Halim, seperti dilansir, Senin (31/5/2021) malam.

Wahidin Halim yang akrab disapa WH tersebut menyatakan sekarang ini Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah sedang bersusah payah menghadapi pandemi Covid-19 yang belum selesai.

Dinas Kesehatan adalah institusi yang sangat dibutuhkan dalam poses penangggulangan Covid-19.

“Saya menilai meereka layaknya anggota militer yang lari dari medan peperangan. Oleh karena itu, mereka yang lari dari tanggung jawab diberhentikan secara tidak hormat,” ujar mantan Walikota Tangerang dua periode itu.

Atas pemecatan tersebut, Gubernur Banten langsung memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Komarudin ke rumah pribadinya di Jalan Haji Djiran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

“Segera pecat mereka yang telah menyatakan mengundurkan diri,” tutur Gubernur kepada Komarudin.

Sebelumnya, 20 pejabat lingkup Dinkes Provinsi Banten, kompak menandatangani surat diatas materai Rp.10.000, yang ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, tertanggal 28 Mei 2021.

“MENYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN, sampai pernyataan ini ditanggapi kami bekerja di luar kantor,” tulis akhir surat pernyataan tersebut.

Surat tersebut tersebar luas dan menjadi berita di sejumlah media online. Alasan mengundurkan diri karena rekan mereka Lia Susanti sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

“Dengan kondisi penetapan sebagai tersangka tersebut, kami merasa sangat kecewa dan bersedih karena tiadak ada upaya perlindungan dari pimpinan,” bunyi dalam surat pengunduran diri tersebut.

Gubernur mengatakan mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melanggar aturan tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa. “Kita harus menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dan tidak boleh dikaitkan dengan mengundurkan diri. Logika 20 orang itu, saya tidak bisa terima,” ujar Gubernur menegaskan.

Sementara itu, Komarudin menyatakan akan melaksanakan perintah Guberrnur tersebut. Namun, mulai Rabu (2/6/2021) akan memanggil 20 orang tersebut untuk diklarifikasi atas surat yang mereka buat. 

“Saya tentu harus mendapat keterangan dari mereka untuk mananyakan, apakah mereka benar membuat surat pengundur diri tersebut,” tutur Komarudin.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *