TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Sejumlah warga Jurumudi yang tergabung dalam Tim 23 mengaku bahwa uang ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan tidak sesuai dengan Resume KJPP Firman Aziz.

Tidak tanggung-tanggung, selisih uang ganti rugi yang mestinya mereka terima bahkan lebih dari 1 miliar rupiah.

Menurut Nurmain, selaku salah satu Koordinator Tim 23, sedikitnya ada 5 (lima) bidang tanah yang nilai ganti ruginya tidak sesuai dengan Resume KJPP.

Baca juga : https://www.faktakhatulistiwa.com/histeris-berhadapan-aparat-warga-benda-minta-proyek-jorr-ii-dihentikan-sementara/

“Setelah kami mencocokkan nilai ganti rugi yang tertera di Penetapan Konsinyasi dengan hasil penilaian KJPP Firman Aziz, kami menemukan selisih angka sebesar Rp. 1.126.201.000 (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus seribu rupiah)”, tutur Nurmain, pada Senin (06/09/2021).

Tidak berhenti sampai di situ, Nurmain juga menyayangkan kinerja pihak terkait yang cenderung serampangan. Pasalnya, berdasarkan Resume KJPP yang mereka terima, pihaknya mendapati adanya selisih luas tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat.

“Kami ini ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dari 23 bidang tanah kami, ada 3 (tiga) bidang yang luasnya tidak sesuai dengan Sertifikat. Selisihnya sekitar 45 meter. Kalau ditotal uang sekitar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah),” ungkapnya.

Lebih lanjut, dari data yang sama pula, ayah 2 orang anak itu juga menuturkan adanya penyusutan nilai ganti rugi bangunan yang terdapat di atas 2 bidang tanah milik Tim 23.

Baca juga : https://www.faktakhatulistiwa.com/warga-korban-gusuran-toll-jorr-ii-geruduk-kantor-pt-wika/

“Parahnya lagi, ada 2 orang di antara kami yang nilai bangunannya justru berkurang jika dibandingkan dengan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu kan tidak masuk akal. Kalau di-uang-kan penyusutannya sekitar Rp. 41.988.000 (empat pulu satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah),” sesalnya.

Menyikapi sederet persoalan di atas, Tim 23 mengaku telah melakukan audiensi pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh PPK dan Kasi Pengadaan Tanah BPN Kota Tangerang. Sedikitnya ada 9 (sembilan) poin yang disampaikan Tim 23 pada pertemuan tersebut.

“Kita sudah sampaikan persolan ini pada tanggal 26 Agustus lalu. Seingat saya ada 9 poin yang kita minta pada BPN dan PPK waktu itu. Kita juga sudah menyerahkan data-data Tim 23. Sialnya, setelah melihat berkas-berkas milik kita, Kasi Pengadaan tanah bahkan mengakui adanya (kemungkinan) kelalaian dari pihak BPN,” tutur pria yang akrab disapa Nur tersebut.

Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal kapan persoalan Tim 23 tersebut dapat diselesaikan seluruhnya, Nurmain selaku pemilik bidang Nomor 183A dan 184 itu menyatakan bahwa, baik BPN maupun PPK justru tidak dapat memberi kepastian.

Baca juga : https://www.faktakhatulistiwa.com/aksi-kamisan-jerit-anak-korban-gusuran-tol-jorr-ii/

Ia juga menambahkan, Tim 23 tidak akan sungkan-sungkan untuk melibatkan pihak berwajib bilamana penyelesaian persoalan Tim 23 cenderung berlarut-larut.

“Ya, sampai saat ini, PPK dan BPN tidak bisa memberikan kepastian waktu, kapan persolan kami bisa diselesaikan seluruhnya. Mau tidak mau, kami akan libatkan pihak berwajib kalau sampai tanggal 9 september ini tidak selesai juga,” tutupnya. (HS/Faktakhatulistiwa.com)

follow and like us:
Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan