TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) KNPI yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2021 di Gedung Pemuda Kota Tangerang yang dihadiri oleh 13 DPK, dan 36 OKP, serta perwakilan MPI, dan perwakilan KNPI Provinsi Banten, dinilai tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, dan juga terkesan menabrak aturan organisasi yang berlaku saat ini.

Hal tersebut dikatakan oleh Hardiansyah, selaku Ketua DPK Kecamatan Batuceper. Dirinya juga menganggap RAPIMPURDA tersebut dinilai SC dan OC tidak mumpuni dalam menggelar perhelatan Rapat Pimpinan Paripurna DPD KNPI yang kedudukannya satu tingkat dibawah Musda.

“Kegiatan tersebut cacat secara tahapan, dan administrasi. Pasalnya mereka tidak dapat menyajikan Materi Musda DPD KNPI Kota Tangerang. Padahal jika mengacu pada (AD) BAB VIII Permusyawaratan, Pasal 25/Rapat Pimpinan Paripurna Daerah Kabupaten/Kota ayat (3) Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang,” kata Hardiansyah, Senin (20/9/2021).

Lebih lanjut Hardiansyah menjelaskan seyogyanya SC dan OC menyiapkan rancangan materi Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI Kabupaten/Kota serta dijelaskan di BAB II / PERMUSYAWARATAN PASAL 12 : Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota, seperti yang tertera di ayat (7) : Rancangan materi Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota ditetapkan melalui rapat pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Dirinya juga mempertanyakan, “Bagaimana bisa menghasilkan Musda yang berkualitas dan bermartabat jika tahapannya saja sudah seperti ini,” ujarnya.

Sementara Di Waktu yang bersamaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gema MA Kota Tangerang, Andi Syaripudin Prabu meminta dan mengajak seluruh DPK KNPI Se- Kota Tangerang, dan OKP yang berhimpun dalam DPD KNPI Kota Tangerang untuk sama-sama menyuarakan aspirasi ini.

“Serta mendesak DPD KNPI Kota Tangerang untuk melakukan Rapat Pleno diperluas. Agar penyelesaian agenda Rapimpurda yang tertunda, diantaranya, waktu pelaksanaan Musda serta tempat, tata tertib materi Musda, dan Rundown acara Musda,” kata Andi.

Andi juga menambahkan agar legalisasi organisasi sesuai dengan Ad/Art yang berlaku.

“Jangan sampai persoalan ini dimanfaatkan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab, sehingga terindikasi perpecahan ditubuh pemuda dan Dualisme,” tambah Andi.

Andi juga mengajak kepada segenap anggota yang tergabung menjadi keluarga besar KNPI Kota Tangerang mari kembali kepada Ad/Art BAB IV KEPENGURUSAN Pasal 22 Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi (d). Membatalkan/meluruskan/ memperbaiki keputusan yang ditempuh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

“Jika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan yang bertentangan dengan AD/art dan pedoman lainnya,” ujar Andi. (Ndra/Faktakhatulistiwa.com)

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *