TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Warga Kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang keluhkan adanya penutupan akses jalan dengan road barier bagi kendaraan. Sebab hal tersebut membuat warga kesulitan menempuh jalan untuk menuju ke rumahnya.

“Ya kita harus naro mobil jauh, dan kita harus menempuh jalan kaki untuk ke rumah kita. Ini sudah semena-mena,” keluh Empe saat didampingi bersama warga Kisamaun kepada Faktakhatulistiwa.com, Minggu (06/02/2022) malam.

Seperti diketahui, adanya batasan road barier di ujung jalan Kisamaun Pasar Lama dikarenakan adanya perubahan jalur lintasan yang saat ini telah menjadi lokasi Wisata Kuliner. Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) Tangerang Nomor 8 Tahun 2022 tentang penugasan kepada Perusahaan BUMD dalam pengelolaan kawasan jalan Kisamaun, A. Dimyati, dan Kali Pasir.

“Memang ini ada aturannya bahu jalan, bukan bahu jalan lagi malah, tapi ditengah-tengah jalan mau dijadikan tempat lapak, ini sebenernya mau ngapain pemerintah ini, emang gak bisa nyari duit yang lain, meski harus seperti itu. Terus tiang tiang (pembatas jalan) itu siang dibuka kalo malem ditutup, itu legalitasnya benar atau salah, itu yang menjadi pertanyaan kita semua,” keluhnya.

Namun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang milik jalan dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 2.

“Ini gak masuk akal, bahwa badan jalan dipakai untuk berdagang, ini bener-bener masalah semua ini, saya akan ramein ini ke pusat. Kita bener-bener merasa terganggu disini sebagai lingkungan, bila kedatangan saudara kesini (kerumahnya -red) mereka juga harus muter jauh untuk dapat datang kerumah kita, jadi pernah dia (pemerintah -red) bilang untuk ditertibkan dan ternyata enggak, jadi malah terlebih mengumpulkan pedagang di badan jalan,” tambah Sony yang juga warga di Kawasan Kisamaun.

Warga yang merupakan pribumi di kawasan Kisamaun ini sangat kecewa dengan adanya badan jalan yang dijadikan lapak dagang, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan hak menggunakan jalan sebagai lintasan utama untuk menuju ke rumahnya.

“Kita tidak dilibatkan sama sekali sebagai masyarakat. Kita sebagai masyarakat ingin semuanya tahu (open management),” pungkasnya. (Dra/Yud)

follow and like us:
Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan