TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Perusahaan pengembang properti PT. Indonic Tangerang Investment diduga melakukan penipuan terhadap seorang konsumennya.

Hal tersebut diungkap oleh Holiludin seorang konsumen hunian rumah di Lavon Swan City Tangerang yang berupaya meminta uang DP kembali, namun terpotong 50% secara sepihak. Karena itu pihaknya merasa dirugikan.

“Sudah berhari-hari saya menunggu kejelasan dari pihak Lavon Swan City mengenai pengembalian uang saya, tetapi tidak ada kejelasan,” ujar Holil, Jumat (10/09/2021).

Baca juga :  https://www.faktakhatulistiwa.com/salahi-aturan-perkim-pengembang-lavon-swancity-akan-dilaporkan-warganya/

Menurutnya, pada saat melakukan perjanjian dan pengembalian DP tidak ada klausul yang menyatakan bahwa akan dipotong 50%, bahkan dalam aturan pokoknya tidak ada perjanjian potongan baik melalui lisan ataupun secara tertulis.

“Surat perjanjian dari perusahaan tidak ada. Saya tanda tangan karena tidak ada potongan 50%, hanya potongan fee booking. Dan saya mempertanyakan dasar aturan dari pemotongan tersebut, tetapi pihak management mengatakan jika ada kerugian yang dialami konsumen maka dialihkan ke sales. Tetapi ada persoalan lain, si sales ini udah keluar sebagai sales di Lavon Swan City,” ungkapnya.

Menurut Holiludin pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggugat pihak Lavon Swan City, karena menurutnya dasar aturan yang dibuat oleh pihak Lavon Swan City disebut cacat hukum.

Baca juga :  https://www.faktakhatulistiwa.com/kompleksitas-masalah-wakil-menteri-atr-bpn-sambangi-kantor-bpn-tangsel/

“Saya sudah membuat gugatan dan dalam waktu dekat ini saya akan berkirim surat ke pengadilan,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan dari pihak Management Lavon Swan City, Bobbi menyatakan dirinya mempersilahkan menempuh jalur lain jika ada pihak konsumen yang dirugikan.

“Silahkan gugat ke pengadilan, saya punya aturan tersendiri,” pungkasnya.

Untuk diketahui Perusahaan PT. Indonic Tangerang Investment “Lavon Swan City” dimiliki oleh warga negara Singapura, yang sudah berdiri sejak tahun 2017.

Di dampingi Tim kuasa hukumnya, Holiludin meminta kepada pemerintah khususnya Kabupaten Tangerang, harus lebih proaktif dalam hal ini.

“Banyak pengembang- pengembang yang menyalahi aturan dan perizinan. Juga sistem dan perjanjian yang banyak merugikan konsumen, tolong ditindak lanjuti dengan tegas. Berikan sanksi yang tegas, dan bila perlu cabut izinya apabila terbukti menyalahi aturan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Ags/Faktakhatulistiwa.com)

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan