NEWS TICKER

Dinas LH Provinsi Banten Mengeluarkan Izin Dengan Menabrak Aturan Undang-Undang

Sabtu, 18 Juli 2020 | 10:56 pm
Reporter: Indra
Posted by: Indra Rubadi
Dibaca: 2853
Surat DLH Provinsi Banten, foto indra Faktakhatulistiwa.com

KOTA TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Pembangunan Intake Lippo Group yang masih tersegel oleh Pemerintah Kota Tangerang sejak tanggal 17 Juni 2020 dengan dasar tidak mengantongi izin dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang namun bisa mengantongi izin dari Provinsi Banten.

Berdasarkan PP RI No.27 Tahun 2012, Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

UU RI No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

Dalam perjalanan kasus tersebut LSM BINTANG MERAH INDONESIA yang di punggawai Dedy Coki mendapatkan data-data terbaru terkait intake lippo tersebut sebagai pelengkap bukti bukti yang ada, dimana bukti tambahannya yang di temukan bahwa Dinas PUPR Provinsi Banten, tertanggal 01 Juli 2020, mengakui tidak mengeluarkan izin terkait bangunan tersebut.

“Tanggal 13 juli 2020 Dinas DLH provinsi Banten mengakui telah mengeluarkan izin amdal atau UKL-UPL, dimana izin yang di keluarkan menambrak undang undang, Kenapa?,” ungkap Dedy Coky.

Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelengaraan perizinan untuk usaha dan atau kegiatan, memberikan kepastian hukum dalam usaha dan atau kegiatan,” tambah Dedy.

“Namun fakta dilapangan menyatakan dengan keberadaan intake tersebut menimbulkan musibah bagi masyarakat, adanya air sungai cisadane yang meluap dari gorong gorong intake kepemukiman warga, dan adapun Data yang diperlukan untuk kelengkapan dokumen UKL-UPL meliputi NPWP, Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Notaris Pendirian Perusahaan, Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, IMB dan KRK, Lay out kegiatan, Struktur organisasi perusahaan, Detail rencana kegiatan, gambar desain teknis dan jadwal pelaksanaan kegiatan, padahal intake tersebut tidak punya izin IMB,” tandasnya.

“Kalau adanya intake yang sudah jelas tidak berizin dan menimbulkan keresahan bagi warga, jangan Cuma di segel segel saja, tapi wajib di bongkar. Karena segel hanya melahirkan oknum oknum yang bermain main dengan intake saja. Dedy coki ketua LSM Bintang Merah Indonesia” pungkasnya.

© 2020 Fakta Khatulistiwa. All Rights Reserved.