TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Sejumlah pasien di RS Primaya Hospital Tangerang mengeluhkan pungutan sebesar Rp. 200.000 – 500.000 ribu yang dibebankan kepada pasien saat melakukan pemeriksaan medis.

Menurut pasien, mereka merasa keberatan dengan biaya tersebut, karena harusnya sebagai pasien diberikan pelayanan yang prima dan biaya APD untuk Dokter dihilangkan bagi pasien yang tidak positif covid 19.

“Biaya APD dokter diberlakukan bagi seluruh pasien yang melakukan pemeriksaan medis disana. Tanpa gejala covid 19 pun para pasien diwajibkan untuk membayar. Coba kita hitung apabila dilakukan secara berulang-ulang apabila pasien setiap harinya mencapai 50 orang dikalikan 200rb -org berapa biaya APD Dokter yang di dapatkan 10 juta /hari dikali 30 hari 300 juta setiap bulannya hasil dari biaya APD yang di bebankan kepada pasien,” keluh salahseorang pasien bernama Ibay kepada Faktakhatulistiwa.com

Ibay mengungkapkan, APD yang dipakai oleh dokter hanya itu saja dalam 1 hari (8 jam), terkecuali pergantian tugas dokter. Lokasi pasien yang bergejala batuk dan flu dipisahkan dari pasien umum lainnya. Dengan lokasi pemeriksaan yang cukup kecil dan tidak sesuai protap covid 19 yang sudah di tentukan oleh kemenkes RI.

“Ditambah pada saat berinisial IQ diperiksa ada salah satu pasien yang positif covid 19 dilokasi ruangan tersebut dan membuat saya semakin cemas karena tindakan dokter tidak cepat dalam menangani pasien yang sudah divonis covid 19,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang didapat, pihak korban melalui LBH sudah memberikan surat teguran tertulis kepada direktur dan jajaran manajeman RS Primaya Hospital Tangerang, untuk mempertanyakan kebijakan biaya APD dokter. Tetapi, pihak manajemen tidak merespon surat tersebut.

Prihal hal tersebut, Ketua Relawan Kesehatan Kota Tangerang Andrian Putra mengatakan, sangat tidak dibenarkan jika RS membebankan biaya APD pada pasien. Karena pembiayaan pelayanan kesehatan pasien terkait pandemi virus Corona atau Covid-19 ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya yang diteken Menteri Kesehatan pada 4 Februari 2020,” kata dia.

Menanggapi hal di atas, sudah seharusnya pihak Dinkes Kota Tangerang harus tegas untuk memberikan sanksi jika hal itu memang terbukti, berupa pemutusan kerja sama dengan BPJS/asuransi lainnya, dan pemberhentian izin operasional RS.

Saat di konfirmasi kepada Dr. Liza selaku Kadinkes Kota Tangerang melalui Whatsapp mengatakan, akan segera menindaklanjuti adanya biaya APD Dokter yang dibebankan kepada pasiennya.

“akan segera ditindaklanjuti oleh kami,” singkatnya.

“Meskipun RS. Primaya Hospital Tangerang ini swasta, harus bisa mengedepankan sisi kemanusiaan dan patuhi kebijakan kemenkes yang sudah ditetapkan pemerintah terkait covid 19. Kami akan lakukan upaya hukum dan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat apabila beban biaya APD Dokter tidak dihilangkan oleh pihak rumah sakit terkait,” tegas Ibay menambahkan.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *