TANGERANG, Faktakhatulistiwa.com – Meski sudah di segel oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Ilegal di wilayah RW01, Kedaung Baru, Neglasari, Kota Tangerang masih tetap beroperasi seperti biasa.

Dari hasil investigasi awak media, di TPSA tersebut juga terpantau adanya aktivitas memilah, serta hilir mudik kendaraan pengangkut sampah yang berasal dari luar Kota Tangerang, Jumat (22/10/2021).

Saat dikonfirmasi, Camat Neglasari, Tubagus Sani Soniawan mengatakan bahwa saat pihaknya melakukan pengawasan, dan monitoring di lokasi, papan segel dari KHLK masih ada, akan tetapi aktivitas pemilahan sampah diakuinya juga masih tetap berjalan.

“Kita menduga adanya hilir mudik truk sampah masih berjalan, lantaran Garis Police Line masih ada tapi ada dugaan itu dimodifikasi, apabila mobil lewat digulung. Ini jelas adanya aktifitas secara sembunyi-sembunyi, pas pihak kita melakukan monitoring tidak ada kegiatan, hanya meninggalkan jejak aja yang ada,” ucap Sani.

Sementara itu Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah (Gakumda) Satpol PP Kota Tangerang, Iwan Saefudin menjelaskan, sudah ada tiga lokasi yang di segel dari pihak KLHK, terkait masih adanya aktivitas.

“Beri informasi ke Lingkungan Hidup Kota Tangerang, biar dilakukan monitoring lokasi,” terangnya.

Meski baru di segel, TPSA Ilegal masih terpantau beroperasi, Jum’at (22/10/2021), foto ist. Faktakhatulistiwa.com

Mendapati hal itu, Ketua Topan RI Kota Tangerang, Jimmi Simanjuntak menegaskan bahwa adanya TPSA yang di segel oleh KLHK seharusnya jangan ada lagi akivitas.

Lebih lanjut, kata Jimmi, TPSA ilegal di Kedaung Baru diduga telah melanggar Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Perda Banten No.8 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Perpres No.27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 187, 188, 202, serta 203 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai Kejahatan Lingkungan.

“Sangat sayang sekali, aktivitas di lokasi harus ada ketegasan dari pihak terkait dan jangan menjadikan alibi membantu warga setempat, terkecuali ada ijinnya, tentang kajian Lingkungan Hidup, silahkan saja di kelola. Sudah jelas ilegal yang tetap dilarang,” tegas Jimmi.

Seperti diketahui, KLHK sempat menyegel enam Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di kawasan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, pada Kamis 23 September 2021 lalu, sehingga warga tidak boleh lagi melakukan aktivitas di TPA ilegal tersebut. Dan bilamana ada aktifitas kembali pihaknya akan memberikan sanksi tegas, bahkan dapat dikenakan unsur pidana sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2008. (Tim)

follow and like us:
Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan