NEWS TICKER

ALERTA!! Kecewa Walikota Enggan Temui Aksi Mahasiswa

Selasa, 13 Oktober 2020 | 2:02 pm
Reporter: TIM
Posted by: Redaksi
Dibaca: 1033
Perwakilan Fraksi Demokrat dan PKS saat menemui massa aksi ALERTA

Kota Tangerang, Faktakhatulistiwa.com – Demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja terus bergulir dari berbagai unsur element masyarakat. Tak hanya buruh, mahasiswa pun turut menyuarakan penolakan Undang Undang yang dikenal dengan UU Cilaka tersebut.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang (ALERTA), berunjuk rasa menyuarakan aspirasinya di depan kantor Puspemkot Tangerang, Senin 12 Oktober 2020.

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut Walikota Tangerang, perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kota Tangerang dan perwakilan anggota DPR RI dari Dapil Banten untuk menemuinya. Mereka ingin pihak eksekutif dan legislatif tersebut menandatangani fakta integritas tentang penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Namun, massa aksi dari Aliansi Rakyat Tangerang (ALERTA) tersebut hanya ditemui empat anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PKS dan Demokrat. Sementara fraksi lainnya serta Wali Kota Tangerang tidak berada di lokasi.

Hal tersebut dikatakan Dede Hardian selaku koordinator aksi saat ditemui usai aksi.

“Kami sangat kecewa, Walikota dan jajaran fraksi DPRD Kota Tangerang enggan menemui kami. Cukup alot dan hanya 2 perwakilan fraksi saja yang mau menemui kami mahasiswa,” cetus Ketua GMNI Kota Tangerang ini dengan nada kecewa.

“Kami hanya ingin mereka menandatangani fakta integritas yang sudah kami bawa, menyatakan bersama rakyat menolak Undang Undang Omnibus Law. Tapi yang menemui kami kenapa hanya fraksi PKS dan Demokrat saja, akhirnya kamipun memutuskan untuk menolak 2 fraksi itu untuk tidak menandatanganinya,” tegas Dede.

Menurutnya, bilamana hanya 2 fraksi saja yang menandatangani fakta integritas, akan dikhawatirkan gerakan Alerta dinilai terlalu politis.

“Ini terlalu politis, maka dengan ini kami nyatakan mosi tidak percaya terhadap Walikota dan DPRD Kota Tangerang karena tidak dapat hadir untuk menandatangani fakta integritas,” tandas Dede.

Lebih lanjut Dede membeberkan gerakan Alerta selanjutnya yang akan mendesak pemerintahan Provinsi Banten dan persiapan gerakan Alerta ke Jakarta.

“Kami sedang mempersiapkan konsolidasi se-Banten untuk mendesak pemerintahan Provinsi dan persiapan gerakan ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober nanti bertepatan dengan Symposium 1 tahun Jokowi-Ma’ruf Amin,” bebernya.

Sementara itu saat aksi, Baihaki dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Tangerang yang sempat menemui mahasiswa melalui pengeras suara menyampaikan bahwa dia tak bisa menghadirkan fraksi-fraksi lainnya karena itu bukan haknya.

“Kalau kami (Demokrat -red), dan PKS tegas menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan saya tidak bisa menghadirkan fraksi lain karena ini bukan hak saya menjawab partai lain,” kata Baihaki.

Baihaki kemudian menghubungi Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah melalui sambungan telepon. Arief menyampaikan kepada massa aksi bahwa pihaknya telah melayangkan surat berisi aspirasi kaum buruh terkait penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada Presiden pada 9 Oktober 2020 kemarin.

“Terimakasih sudah menyampaikan aspirasi. Kami sudah melayangkan suratnya pada Pak Presiden. Mudah-mudahan pemerintah pusat bijak mendengarkan aspirasi masyarakat Kota Tangerang,” ujar Arief dengan singkat.

© 2020 Fakta Khatulistiwa. All Rights Reserved.